h1

Pucuk Teh DiTolak

February 21, 2002

BANDUNG – Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP) Jawa Barat (Jabar) menolak kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur yang menjadikan pucuk daun teh sebagai obyek restribusi. Ketua GPP Jabar Dede Soeganda Adiwinata kemarin mengatakan, mayoritas anggota GPP yang kini berjumlah 260 menyatakan keberatan atas rencana Pemkab Cianjur memberlakukan Perda No. 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pucuk Daun Teh.

Menurut Dede, pihaknya masih terus mempelajari isi Perda tersebut sebelum melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota GPP Jabar. Namun, sejauh ini para pengusaha perkebunan merasa terbebani pungutan tersebut. Perda No. 3 Tahun 2000 itu mengatur ketentuan tarif restribusi pucuk daun teh sebesar Rp 15 per kilogram untuk setiap hasil panen.

Pemkab Cianjur tetap akan memberlakukan Perda tersebut walaupun kebijakan itu ditentang para pengusaha perkebunan. Alasannya, pungutan retribusi pucuk daun teh itu merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan akan menjadi satu upaya dalam mendorong pembinaan para petani teh rakyat khususnya dan usaha perkebunan pada umumnya. “Pemda tidak mungkin membatalkan Perda tersebut karena sudah disetujui oleh pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Pertanian Pemkab Cianjur Nana Sumarna. Pemerintah pusat mengakui pentingnya Perda tersebut karena terkait dengan pelayanan bagi masyarakat petani teh.

Menurut data Dinas Pertanian Cianjur, areal perkebunan teh di kabupaten ini sekarang mencapai 26 ribu hektare, 14 ribu hektare di antaranya merupakan areal tanaman teh rakyat. Areal perkebunan itu tersebar di tujuh kecamatan yakni Kecamatan Warungkondang, Cugenang, Pacet, Sukaresmi, Takokak, Sukanagara, dan Campaka.

Untuk membantu petani teh rakyat dalam memasarkan produksinya dan memudahkan pemungutan retribusi teh, pemerintah telah membangun Tempat Pelelangan Hasil (TPH) di empat titik sentra produksi teh terbesar yaitu di Takokak, Campaka, Sukanagara, dan Warung Kondang.

TPH di empat titik sentra produksi tersebut kini sudah bisa berfungsi namun belum optimal, kata Nana, sebab masih sulit mencari investor yang mampu menyediakan dana talangan. Selama ini, produsen dan pengelola teh selalu membeli teh rakyat maupun the dari PT Perkebunan Negara (PTPN) melalui TPH tidak secara tunai, sedangkan para petani pada umumnya menginginkan sistim pembayaran secara tunai.

Pemkab Cianjur mengharapkan adanya investor atau pihak yang mampu menyediakan dana talangan sebagai jembatan antara para petani dengan pabrik atau pengelola produksi teh. Dana talangan tersebut akan meningkatkan produksi teh rakyat yang selama ini baru mencapai 7.000 ton pucuk daun teh setiap tahunnya, kata Nana, “Padahal potensi produksinya bisa mencapai sekitar 12 ton per tahun.”

Kurang maksimalnya produksi teh rakyat di Cianjur juga disebabkan faktor cuaca dan iklim yakni curah hujan yang tinggi serta kurangnya pemeliharaan yang bersumber pada terbatasnya modal. upiek supriyatun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: