h1

Lembah karmel Langgar Kepres Bopuncur

April 28, 2005

CIANJUR|Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Cianjur mempertanyakan keberadaan tempat wisata ziarah Lembah Karmel di Desa Cikanyere Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur. Pasalnya, lokasi yang selama ini dikenal sebagai tempat peribadatan umat tersebut diduga termasuk dalam kawasan yang dilindungi oleh Keppres No. 114 tahun 1999 tentang penataan kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopuncur).

Untuk mendapatkan informasi yang konkret soal dugaan tersebut, lima orang anggota Komisi I yang dipimpin Ketuanya Isnaeni, S.H., melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan bertemu dengan pengelola tempat wisata ziarah Lembah Karmel, Kamis (31/3) lalu.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab. Cianjur, Mohammad Toha, S.Ag., kedatangan mereka ke Lembah Karmel tersebut bertujuan untuk melakukan cross check terhadap informasi yang diperoleh dewan tentang adanya dugaan penyimpangan perizinan yang dilakukan oleh pihak pengelola Lembah Karmel dalam melakukan pengembangan tempat wisata ziarah tersebut.

Masalah utama yang ditanyakan pihak dewan menurut Toha, adalah terkait dengan keberadaan puluhan bangunan peribadatan yang diduga berada dalam kawasan yang dilindungi Keppres 114 tentang penataan Bopuncur. Kepada pihak pengelola dewan juga mempertanyakan izin-izin yang dikeluarkan oleh Pemkab Cianjur terkait dengan pembangunan kawasan wisata ziarah yang memiliki areal seluas 48 hektare tersebut.

“Setahu kami, kawasan ini termasuk kawasan yang dilindungi oleh Keppres Bopuncur, baik sebagai kawasan konservasi maupun kawasan penyangga,” ujar Toha seusai melakukan kunjungan kerja, Kamis (31/3) lalu.

Menurut Toha, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengembangan kawasan wisata yang terbagi dalam dua lokasi yaitu di bagian lembah seluas 12 hektare dan bagian perbukitan seluas 36 hektare. Kejanggalan tersebut diantaranya adalah, adanya sejumah bangunan yang didirikan di daerah perbukitan dengan kemiringan yang tajam.

Perizinan bertahap

Secara terpisah, di hadapan anggota dewan dan sejumlah wartawan, Suster Agatha sebagai kuasa pimpinan Lembah Karmel menjelaskan, untuk perizinan pihaknya telah menempuh semua proses permohonan dan semuanya dilakukan secara bertahap. Menurut Suster Agatha, sejak dibangun sekira tahun 1986 silam, izin dari Pemkab Cianjur keluar secara bertahap sesuai dengan bangunan yang didirikan.

“Sejak kami mendapatkan izin prinsip dari pemerintah setempat sebagai lokasi wisata ziarah keagamaan, proses perizinan lain keluar secara bertahap dan tidak bersamaan langsung. Lagi pula pembangunan tempat inipun dilakukan secara bertahap,” ujar Suster Agatha.

Rencananya, Komisi I DPRD dalam waktu dekat akan memanggil pihak Lembah Karmel untuk menjelaskan secara lebih rinci masalah keberadaan tempat tersebut. DPRD juga akan meminta pihak Lembah Karmel untuk memperlihatkan bukti perizinan, termasuk site plan pembangunan tempat tersebut. “Kami sedang mempersiapkan nota dinas untuk melakukan pemanggilan terhadap pemilik Lembah Karmel. Kami harus cross check masalah perizinan tersebut dengan pihak Pemkab Cianjur,” papar Toha. (A-104)***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: