h1

Daerah jangan tilep anggaran kesehatan

July 13, 2006

“Daerah jangan tilep anggaran kesehatan”. Menkes Siti Fadilah Supari menyatakan koordinasi antara Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten/kota, Direktur RSUD serta Unit Pelayanan Teknis di seluruh Indonesia perlu dijaga untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan pemanfaatan anggaran kesehatan yang maksimal. Ada tiga hal penting dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Pertama, pelaksanaan program Askeskin. Program ini harus diupayakan berjalan baik dan tidak bermasalah. Kedua, pendapatan RSUD diharapkan tidak lagi dijadikan sebagai pendapatan asli daerah. Ketiga, seluruh pekerja sektor kesehatan diharapkan bisa bekerjasama melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. (Hr. Rakyat Merdeka 1/10/06)

“Depkes upayakan pemerataan dokter spesialis di daerah”. Keberadaan dokter spesialis di kabupaten-kabupaten masih sangat kurang bahkan masih banyak daerah yang belum memiliki dokter spesialis. Menurut Menkes Siti Fadilah Supari, untuk dapat menarik minat dokter-dokter spesialis dan agar mereka betah bekerja di Kabupaten/kota diperlukan insentif memadai. Depkes juga akan membantu dalam pemerataan ketersediaan dokter spesialis tersebut.Menkes juga mengatakan jika ada dokter spesialis yang bersedia bekerja di daerah terpencil, maka diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai negeri. (Hr. Pelita 2/10/06)

Bawasda juga ‘sunat’ bantuan Puskesmas”. Dinas Kesehatan Kab Purwakarta diminta pegawai Puskesmas menjelaskan potongan pajak. Karena setiap bantuan yang disalurkan kepada UPTD Puskesmas dipotong 11,5 persen pajak, 10 persen kas Dinkes dan 3,5 persen Bawasda. Seorang petugas puskesmas mencontohkan ditempatnya bekerja memperoleh bantuan PSG Rp. 41 juta per triwulan. Namun dana tersebut tidak diterima semuanya karena dipotong untuk pajak, kas dinas dan jatah Bawasda. Demikian pula dengan Askeskin diajukan puskesmas kepada Dinkes. Namun pada kenyataannya dana tidak diterima sesuai pengajuan karena dipotong pajak, kas Dinkes dan jatah Bawasda. Potongan yang dilakukan Dinkes membuat setiap puskesmas kesulitan menjalankan program kegiatannya. (Hr. Terbit 29/9/06)

“Lelang di Dinkes Cianjur diselidiki”. Proses lelang pengadaan barang dan jasa di Dinkes Kab. Cianjur, Jabar senilai Rp. 14 miliar diselidiki Kejaksaan Negeri setempat hari ini (2/10), karena diduga ada penyimpangan. Proses lelang di Dinkes Cianjur tersebut meliputi 5 proyek APBN senilai Rp. 14 miliar, yakni pengadaan obat, alat kesehatan, puskesmas keliling, serta sarana lift untuk RS Cimacan. Sementara Wakil Kepala Dinkes Cianjur Dedih Rudiana mengatakan proses lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Adanya keterlibatan anggota DPR hanya rumor. (Hr. Media Indonesia 2/10/06)

“Bayi Najla ditolak RS”. Najla Mutia, bayi yang lahir dengan usus keluar dari perut, kini menjalani perawatan di RS Thamrin Internasional Salemba setelah ditolak sejumlah rumah sakit di Jakarta. Sebagai kasus kesehatan anak yang cukup langka, biaya pengobatan bayi malang itu seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait mengatakan negara wajib memberikan jaminan kesehatan bagi anak, terutama yang lahir dengan kelainan bawaan yang khusus. Hal ini sesuai dengan pasal 8 dan pasal 20 UU Perlindungan Anak. Berkaitan dengan itu, pihaknya telah melayangkan surat kepada Menkes. (Hr. Kompas 30/9/06)

“Jambi kekurangan tenaga medis”. Kepala Dinkes Prop Jambi, dr. Oscar Karim mengatakan propinsi Jambi kekurangan tenaga medis, khususnya tenaga bidan untuk daerah-daerah pedesaan, kendati telah menerima tenaga medis PNS pada tahun 2005 lalu. (Hr. Republika 2/10/06)

Kesehatan Masyarakat

“Pemerintah diminta jamin kesehatan anak”. Komnas Anak mendesak pemerintah untuk membuat jaminan perlindungan kesehatan bagi anak. Sekretaris Jenderal Komisi Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan sampai saat ini, pemerintah belum concern terhadap perlindungan anak, apalagi yang menyangkut masalah kesehatan seperti busung lapar, flu burung, dan kelainan kelahiran. Hal itu karena jaminan perlindungan kesehatan pada anak belum ada. Menurutnya, pengabaian kasus-kasus kesehatan anak oleh pihak Rumah sakit karena di Indonesia belum ada undang-undang kesehatan yang mengatur masalah itu. Komnas Anak akan mengusahakan audiensi dengan Depkes untuk meminta dilakukan tindakan tegas jika terjadi kasus pengabaian masalah kesehatan anak di suatu rumah sakit. Bentuknya minimal surat edaran ke rumah sakit. (Seputar Indonesia 30/9/06)

“Gizi buruk di Banten, 14 tewas”. Sampai dengan akhir Agustus 2006. Belasan anak usia di bawah lima tahun di Propinsi Banten meninggal karena gizi buruk. Berdasarkan data dari RS Adjidarmo, Lebak, selama 2006 tercatat 14 anak balita meninggal akibat gizi buruk. Umumnya meninggal karena mengidap penyakit penyerta, seperti ISPA akut, TBC, dan penyakit sejeninya. Adapun jumlah penderita gizi buruk yang pernah dirawat di RS Adjidarmo selama tahun 2006 mencapai 86 orang. Sementara Dinkes dan Kesejahteraan Sosial Lebak mencatat jumlah anak balita meninggal akibat gizi buruk sebanyak 7 orang. (Hr. Kompas 30/9/06)

“Tekan gizi buruk, Depkes ngutang”. Menekan kasus gizi buruk, kurang gizi, serta persoalan kesehatan balita lainnya, Depkes mengalokasikan dana Rp. 3,3 miliar. Dana tersebut merupakan pinjaman pemerintah pusat dari ADB. Kepala Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Ir. Tatang mengatakan dana tersebut dikucurkan bertahap selama 4 tahun kepada 46 kelurahan di Sumsel. Menurutnya bantuan itu semacam kebijakan dan antisipasi pemerintah pusat dalam menekan kasus gizi buruk. (Hr. Indo Pos 30/9/06)

Pelayanan Medik

“RSU dibangun di Pameungpeuk”. Pemerintah Kab. Garut, akhirnya mewujudkan keinginannya membangun rumah sakit umum tipe C di Garut Selatan. Tepatnya di Kec. Pameungpeuk. Bupati Garut H. Agus Supriadi melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit tersebut, Rabu (27/9). Diperkirakan rumah sakit itu akan menghabiskan anggaran Rp. 49,6 miliar. Menurut Bupati Garut, terwujudnya pembangunan rumah sakit ini, merupakan bukti besarnya perhatian pemerintah pusat dan daerah yang seimbang dan proporsional kepada seluruh masyarakat di manapun mereka berada. (Hr. Pikiran Rakyat 1/10/06)

Pelayanan Farmasi

“Makanan impor ilegal beredar bebas di Jambi”. Berbagai jenis makanan dan minuman kaleng produk luar negeri tanpa label dan tidak memiliki izin, beredar bebas di pasaran wilayah Jambi. Menurut Kepala Balai POM Jambi, Bambang Subroto, setelah menindaklanjuti laporan masyarakat, pihaknya berhasil menyita delapan produk makanan dan minuman kaleng tanpa label yang terdiri dari sirop leci buatan Malaysia, Susu encer buatan Thailand, Kratingdaeng (tak diketahui asalnya), korma kemasan (tidak diketahui asalnya), Cheese crackus biscuit, strawberry biscuit, lemon biscuit dan Cream cracker. (Hr. Sinar Harapan 29/9/06)

P2 & PL & LITBSNGKES

“Cluster kesembilan – Kasus flu burung meluas”. Dirjen Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes, I Nyoman Kandun membenarkan ada dua korban baru kasus flu burung dari Tulungagung, Jatim. Ini merupakan kasus cluster kesembilan dari 69 kasus yang dikonfirmasi, dengan 52 penderita meninggal dunia. Seorang berinisial A sudah meninggal 20 September 2006, dan kakaknya berinisial E (21) masih dirawat di RS Dr. Sutomo Surabaya. (Hr. Sinar Harapan 30/9/06)

“Virus flu burung bermutasi – penularan antarmanusia dapat terjadi”. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan adanya peningkatan ancaman terjadinya mutasi virus flu burung di dunia, terutama datangnya musim dingin. Mike Purdeu, dokter dari WHO untuk program penanganan penyakit influenza di Jenewa mengatakan secara genetik virus H5N1 dapat menular dari manusia ke manusia. Virus H5N1 sulit diprediksi jika virus tersebut akan dapat bermutasi. (Hr. Media Indonesia, Hr. Pelita 30/9/06). Berita lainnya “WHO serukan dunia berbagi sampel virus influenza” (Hr. Sinar Harapan 29/9/06)

“Ayah dan anak suspect flu burung”Dua pasien flu burung dirujuk ke RSU Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka adalah Ateng (61) dan Muslihah (12), Warga Kampung Gn Subang, Desa Cilomajang, Kawalu. Ayah dan anak itu dinyatakan suspect flu burung karena diduga tertular unggas yang mati mendadak di rumahnya. Unggas itu positif membawa virus avian influenza. (KOran Tempo 30/9/06)

“Kucing & anjing diduga adaptor virus flu burung”. Dengan adanya pasien positif flu burung di Kel. Kebonwaru, Kec. Batununggal Kota Bandung, Pusat Penyakit Tropik dan Infeksi (TDIC) Univ. Airlangga akan mengambil spesimen kucing dan anjing yang ada di kota Bandung dan RSHS. Kedua hewan tersebut diduga sebagai adaptor virus flu burung, selain babi. Menurut Kepala Pusat Penyakit Tropik dan Infeksi (TDIC) Unair, Dr. drh. C.A. Nidom, kucing dan anjing menjadi hewan yang diduga kuat bisa menjadi adaptor virus H5N1 seperti halnya babi. (Hr. Pikiran Rakyat 2/10/06)

“Antraks menyerang Sulsel, seorang warga diduga terinfeksi”. Penyakit antraks kembali menyerang ternak sapi di Propinsi Sulawesi Selatan. Seorang warga di Laccini Bajeng, Zainuddin Daeng Bani (39), diduga terkena penyakit antraks. Beberapa hari setelah ternak sapinya mati, Zainuddin mengalami demam dan muncul borok kehitaman di betis, seperti ciri-ciri orang terserang penyakit antraks. Sementara dokter Ana, petugas Dinkes Kab Gowa mengatakan pihaknya belum bisa memastikan, apakah Zainuddin terserang bakteri antraks karena sampel darahnya masih perlu diperiksa di laboratorium. Gejala medis yang diderita Zainuddin mirip penyakit antraks pada kulit. |Suara Pembaruan|

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: