h1

Berantas Perdagangan Orang – Perempuan-

September 22, 2006

BARU-baru ini Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah mengeluarkan Laporan Penghapusan Perdagangan Orang (”Trafficking in Persons”) di Indonesia Tahun 2004-2005.

Laporan tersebut menghimpun berbagai permasalahan perdagangan orang atau trafficking di berbagai provinsi yang merupakan daerah pengirim, transit, atau penerima korban trafficking. Provinsi Jawa Barat sendiri diidentifikasi sebagai daerah pengirim dan transit.

Pada tanggal 31 Agustus lalu, di Bandung, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Jawa Barat mengadakan Sosialisasi Gerakan Kewaspadaan Dini Perdagangan Perempuan dan Anak. Sosialisasi tersebut dilakukan mengingat provinsi ini merupakan salah satu daerah pengirim perdagangan perempuan dan anak.

Semakin memprihatinkan

Praktik perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak sesungguhnya bukan ‘barang baru’ di Indonesia. Jumlah korban sulit dipastikan, namun berbagai survei, penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, organisasi nonpemerintah, media massa, maupun kepolisian, menunjukkan kecenderungan trafficking semakin meningkatkan dan memprihatinkan.

Per 31 Desember 2004, Badan Reserses Kriminal Mabes Polri mencatat ,jumlah kasus perdagangan orang yang diusut sebanyak 672 kasus. Sebanyak 66,46 persen kasus tersebut telah diproses pengadilan. Angka ini tentu saja masih merupakan puncak gunung es.

Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa perdagangan anak balita yang melibatkan sindikat internasional menunjukkan peningkatan. Pada 2003, ada 102 kasus yang terbongkar, tahun 2004 bertambah menjadi 192 kasus. Jumlah anak korban untuk tujuan prostitusi meningkat, dari berbagai rumah bordil di Indonesia, 30 persen atau sekira 200-300 ribu perempuan yang dilacurkan adalah anak (Maret 2005). Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2004 teridentifikasi 562 kasus perdagangan perempuan.

Faktor kemiskinan di pedesaan, besarnya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri dilaporkan telah mendorong perempuan dan anak meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di luar negeri demi mendapatkan kehidupan yang layak bagi diri sendiri dan keluarganya.

Menurut data Depnakertrans, tenaga kerja Indonesia (TKI) tersebar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, Amerika dan Eropa. Sepanjang tahun 2001 sekurang-kurangnya mencapai 81.305 orang, tahun 2002 jumlah TKI bahkan mencapai 480.393 orang. Jumlah TKI hingga September 2003 mencapai 178.872 orang dan penempatan tenaga kerja keluar negeri merupakan proses yang sangat rawan akan terjadinya perdagangan orang. Diperkirakan 20 persen dari TKI terjebak dalam jalur ilegal dan 2 persen mengalami kekerasan.

Catatan yang berhasil dikumpulkan oleh Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia tahun 2001, dalam proses penempatan TKI ke luar negeri, sekurang-kurangnya 74.616 orang telah menjadi korban perdagangan orang. Sebanyak 18.000 orang di antaranya lari dari majikan dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.

Laporan resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2005) menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Barat, terdapat daerah-daerah pengirim, yaitu Sukabumi, Tangerang, Bekasi, Indramayu, Bandung, Karawang, Bogor, Cianjur, Ciroyom, Sawangan, Depok, Cirebon, Kuningan. Selain itu, Bandung dan Losari-Cirebon juga diidentifikasi sebagai daerah transit.

Perdagangan perempuan dan anak, juga berkaitan dengan persoalan anak-anak yang dinikahkan (di bawah delapan belas tahun), minimnya pendidikan khususnya pada anak perempuan, dan cara pandang masyarakat yang masih bias gender sehingga menempatkan perempuan sebagai nomor dua atau objek seksual. Budaya yang menempatkan anak sebagai ‘milik’ (properti) orang tua juga dapat menjadi salah satu faktor mudahnya anak-anak menjadi korban, terutama jika orang tua terlilit utang.

Berbagai upaya, mulai dari pencegahan, penanganan kasus, pemulihan, dan reintegrasi korban sendiri masih menghadapi berbagai persoalan. Seperti yang diketahui, dalam penanganan kasus, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur mengenai perdagangan orang. Selain itu, belum adanya perlindungan khusus bagi saksi juga mengakibatkan sulitnya penegakan hukum. Tidak jarang kasus yang justru mengkriminalisasi korban. Dalam hal pemulihan dan reintegrasi, ditemukan masih belum adanya jaminan layanan yang difasilitasi pemerintah. Ini semua berujung pada belum adanya keseriusan pemerintah (pusat/daerah) dalam memberantas perdagangan orang.

Langkah mendesak

Paparan di atas sesungguhnya memperlihatkan bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah serius dalam memberantas perdagangan orang, termasuk bersama legislatif mengesahkan peraturan perundang-undangan yang mampu melindungi khususnya perempuan dan anak dari ancaman diperdagangkan. Untuk itu, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang saat ini berada di urutan ke-9 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2005, seharusnya segera menjadi prioritas pembahasan DPR dan pemerintah agar segera dapat disahkan. Pengesahan UU ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum kasus-kasus perdagangan orang.

Substansi UU tersebut mesti memuat semangat Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia pada 12 Desember 2002. Sebagai contoh, Pasal 3 Protokol ini (tentang definisi) menekankan: pertama, diabaikannya consent atau persetujuan dari korban; kedua, adanya pengakuan hak korban yang wajib dipenuhi oleh negara; ketiga, adanya pengakuan pada kerentanan anak dan dengan demikian wajib mendapatkan perlakukan khusus. Semangat Protokol ini telah dimasukkan dalam Keppres RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A).

Di tingkat daerah, dalam konteks otonomi daerah, laporan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menyatakan bahwa diharapkan dibentuk gugus tugas yang akan menyusun rencana aksi daerah. Menteri Dalam Negeri telah memberi dukungan melalui Surat Edaran Departemen Dalam Negeri No. 560/1134/PMD/2003, yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut diarahkan bahwa sebagai titik berat pelaksanaan penghapusan perdagangan orang di daerah, dilaksanakan oleh unit kerja di jajaran pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan menangani perempuan dan anak. Daerah-daerah pengirim (sumber), transit, dan perbatasan, menjadi daerah yang diprioritaskan untuk segera dibentuk gugus tugas, maupun melahirkan peraturan daerah (perda).

Laporan tersebut mencatat dua provinsi yang saat ini telah memiliki perda penghapusan perdagangan orang, yaitu Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004 tanggal 7 Januari 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak dan Perda Provinsi Sumatra Utara No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Keberadaan perda sesungguhnya merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menghapuskan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang terjadi di daerahnya. Perda yang mengakomodasi upaya-upaya efektif dalam mencegah, melindungi, memulihkan, dan mereintegrasikan korban, serta menjamin pendanaan dari APBD, dapat menjadi harapan dalam memberantas perdagangan orang.

Pertanyaan sederhananya adalah, kapan pemerintah, khususnya pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) kita mulai serius memberantas perdagangan orang? Apakah harus menunggu hingga lebih banyak lagi perempuan dan anak menjadi korban?***

 Penulis, aktivis perempuan, Direktur Eksekutif Institut Perempuan, Anggota Tim Substansi Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: